KRITISI TENTANG
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL
PENDAHULUAN :
Ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih mendalam berkenaan dengan delik formil dan materil berkenaan dengan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal . pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Artinya, penyusunan merupakan salah satu langkah penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
1. Landasan Filosofis
Memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
2. Landasan Yuridis
Memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dan masih berlaku (hukum positif). Yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan pada landasan yuridis adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Lihat : PerMenkumham No. 1/2008, kerangka Naskah Akademik
3. Landasan Sosiologis
Memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis - futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai.
Akan tetapi pasca di undangkan penulis menemukan banyak kekurangan– kekurangan terutama dari segi substansi nya sehingga perlu di perhatikan lebih lanjut apakah undang-undang no.25 tahun 2007 perlu direvisi ataukah tidak .” tempo dalam tahap perumusan undang-undang, kualitas pembuat serta kepentingan politik sangat mempengaruhi kualitas bentuk dan isi dari suatu undang-undang”:Didik Lestariyono (22:10).
RUMUSAN MASALAH :
merujuk pada pasal diatas maka di ambil beberapa perumusan guna pembahasan sebagai antara lain :
1. Apakah undang - undang No.25 tahun 2007 sudah sesuai dan selaras dengan Undang – undang Dasar 1945 ?
2. Apakah undang - undang no.25 tahun 2007 yang telah di buat adalah murni pro rakyat ?
TUJUAN :
1. Mengetahui apakah undang-undang No.25 tahun 2007 sudah sesuai dan selaras dengan amanat undang undang dasar 1945.
2. Mengetahui apakah undang-undang No.25 tahun 2007 yang telah di undangkan ini menguntungkan kepentingan warganegara / rakyat, sebagai pemilik kedaulatan.
ANALISIS :
(1).Penyamaan investor dalam dan luar negeri di semua bidang usaha.
Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 disebutkan: Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal ini menunjukkan tidak adanya pembedaan antara PMDN dan PMA. Dalam pasal 1 disebutkan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pengertian ini kembali dikukuhkan dalam Bab II Asas dan Tujuan pasal 3 butir d): Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Penegasan serupa dinyatakan dalam Bab V Perlakuan terhadap Penanaman Modal pasal 6 ayat 1:Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan ini, penanam modal asing mendapatkan pintu amat lebar untuk melakukan investasi di segala bidang di seluruh wilayah RI. Tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warganya jelas sekali tidak akan bisa diujudkan bila UU PM ini diterapkan. Dalam UU PM ini pemerintah harus memperlakukan secara sama rakyatnya sendiri dan investor asing. Tidak boleh ada yang diistimewakan, Pasal 33 (1) UUD 1945 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2).Tidak adanya pembedaan bidang usaha
UU PM memberikan ruang amat lebar bagi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing di semua bidang. Sekalipun dinyatakan ada bidang yang tertutup, namun jumlahnya amat sedikit. Dalam Bab VII Bidang Usaha Pasal 12 ayat 1 ditegaskan: Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: (a) produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan (b) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
Penetapan sebuah bidang usaha dikelompokkan tertutup didasarkan pada beberapa kriteria, yakni: kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya (pasal 12 ayat 2). Sementara penatapan bidang usaha dikatagorikan terbuka didasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah (pasal 12 ayat 3).
Seharusnya Pemerintah membuat aturan yang memperhatikan aspek kepemilikan, yakni apakah pada sektor kepemilikan individu, kepemilikan umum atau kepemilikan negara. Penanaman modal oleh swasta hanya dibolehkan pada sektor usaha yang dapat dimiliki oleh individu. Sementara dalam sektor kepemilikan umum sama sekali tidak boleh dimasuki penanaman modal swasta, baik dalam negeri maupun asing. Yang termasuk dalam cakupan kepemilikan umum adalah:
1) Sarana-sarana umum yang amat diperlukan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, padang rumput, api, dll.
2) Harta-harta yang keadaan aslinya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya, seperti jalan raya, sungai, danau, laut, dll.
3) Barang-barang tambang yang jumlahnya melimpah atau tak sektor terbatas. Semua itu tidak boleh dimiliki, dikuasai, atau diserahkan pengelolaannya kepada individu, kelompok individu baik dari dalam negeri apalagi dari luar negeri. Klasifikasi semua bidang usaha dalam UU PM ini sebagai bidang usaha terbuka jelas bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(3).Penolakan terhadap nasionalisasi
UU PM ini melarang tindakan nasionalisasi. Kalaupun harus dilakukan, pemerintahan harus membelinya sesuai dengan harga pasar. Jika tidak ada kesepakatan mengenai harga kompensasinya, harus diselesaikan melalui jalur arbitrase. Dalam bab V Perlakuan terhadap Penanaman Modal pasal 7 disebutkan:
(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
(2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui jalur arbitrase.
Dengan adanya ketentuan larangan nasionalisasi dalam UU PM, sementara dalam UU itu pihak swasta justru diberi kesempatan luas untuk menguasai sektor-sektor yang menurut saya ini merupakan milik umum, itu berarti melanggengkan swasta untuk terus-menerus merampas kepemilikan umum.
(4).Penyelesaian Sengketa
Persoalan krusial lainnya adalah metode penyelesaian sengketa. Solusi akhir sengketa antara pemerintah dengan PMDN adalah pengadilan. Jika dengan PMA adalah arbitrase internasional. Dalam Bab XV Penyelesaian Sengketa Pasal 32 disebutkan:
(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Hal ini akan menambah keruwetan dalam pelaksanaan pembangunan. Karena sudah pasti akan terdapat masalah – masalah baru, sengketa-sengketa baru yang justru akan semakin merugikan dan menambah masalah baru.
Kesimpulan :
Sepanjang 2000 - 2005, stok modal asing meningkat hingga 3,5 kali lipat. Pemilik PMA tersebut sebagian besar adalah Singapura, Inggris, Jepang, Australia, Belanda, Korea selatan, Taiwan, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, yang tersebar dalam 975 proyek. Tidak heran jika negara-negara tersebut banyak terkait dengan campur tangan seluruh kebijakan ekonomi, sosial , budaya dan hankam di negeri ini. Campur tangan mereka tentu tak lepas dari upaya mengamankan kepentingannya di Indonesia.
Menurut BKPM modal asing semakin dominan dibanding seluruh investasi dalam negeri. Investasi sektor minyak dan gas bumi misalnya, sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dimiliki oleh perusahaan multinasional (asing). Perusahaan nasional hanya punya porsi sekitar 14,6 persen. Data terbaru di BP Migas menyebutkan, hanya ada sekitar 20 perusahaan migas nasional yang mengelola di Indonesia.
Dominannya modal asing berpengaruh terhadap arah privatisasi sektor publik, penguasaan perekonomian domestik dan pemasaran produk barang dan jasa yang dihasilkan negara maju. Peran lembaga-lembaga kreditor internasional lewat berbagai skema pinjaman luar negeri memainkan peran penting mendorong agenda tersebut, melalui keluarnya berbagai produk regulasi seperti UU Sumber Daya Air, UU Migas, UU Ketenagalistrikan hingga privatisasi BUMN. Kondisi ini menyuratkan terjadinya pergeseran tanggung jawab negara digantikan perannya oleh korporasi.
Lihat : Pengamatpakar.blogspot.com
(http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/09/08/brk,20090908-19685,id.html). http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/3/uu-penanaman-modal-i.html
Kedua, Pendapat yang menyatakan bahwa PM ini diperlukan untuk memacu investasi asing karena Indonesia selama ini tidak diminati investasi adalah kabar menyesatkan. Sebenarnya di dalam negeri pun sangat banyak tersedia dana (menurut gubernur BI ada sekitar Rp 210 triliun dana masyarakat yang idle di BI) yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk investasi. Tapi faktanya dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berarti bukan tidak ada investasi, tapi sistem lah yang tidak memberikan suasana kondusif bagi berkembangnya investasi. Pembuatan UU PM yang dianggap pemerintah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan kemandirian ekonomi adalah tidak benar karena pemerintah tidak mencoba sungguh-sungguh menjawab permasalahan bertambahnya pengangguran. Pemerintah lebih berorientasi pada pertumbuhan dengan "asumsi" setiap satu persen pertumbuhan akan menyerap 300.000 tenaga kerja, namun "asumsi" pemerintah tersebut tidak mampu menyelesaikan bertambahnya pengangguran. Pada faktanya FDI hanya memanfaatkan rendahnya upah buruh dan banyaknya insentif yang diberikan pemerintah antara lain pembebasan pajak dan kemudahan dalam investasi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Ketiga, saya menganggap DPR gagal dalam berbagai instrumen perundangan,kegagalan ini karena mental para anggota DPR itu sendiri yang menganggap bahwa setiap rancangan undang-undang adalah proyek yang bisa menghasilkan uang. Saya menilai nampaknya kegagalan ini tidak hanya disini saja, akan tetapi Kegagalan termasuk yang mengatur tentang permodalan asing dan undang-undang sektoral, khususnya sektor pengelolaan sumberdaya alam (UU Migas, UU Kelistrikan dan sebagainya) dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti keberadaan jutaan rakyat yang berada di garis kemiskinan akibat ketidakadilan distribusi, jumlah konflik sumberdaya, dan/atau belum menikmati jasa pelayanan umum. Di Indonesia, setidaknya ada 110 juta jiwa penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 atau kurang dari Rp 18.000,00 per hari.maka jelaslah undang undang ini dibuat bukan semata untuk kepentingan rakyat, akan tetapi justru memanfaatkan ketidak tahuan rakyat,memeras uang rakyat, dan merampok sumber daya alam milik rakyat Indonesia.
Daftar Pustaka :
Website :
- http://bankskripsi.com/article/daftar+pustaka+ceo+perusahaan
- http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/09/08/brk,20090908-196825,id.html
- http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22/
- http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/3/uu-penanaman-modal-i.html
- http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/03/uu-penanaman-modal-inkonstitutional.html
Undang-Undang :
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.25 Th 2007
Buku-Buku :
- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐, Konsep‐Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2000.
- Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang‐Undang Dasar 1945, Penerbit, Mutiara, Jakarta, 1977.
- Pan Mohammad Faiz, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, http://jurnalhukum. blogspot. com/2006.
- Reformasi Hukum dan Kebijaksanaan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam
- Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, ICEL, Jakarta, 1999.
- Soenarjati Hartono, Kembali ke Metode Penelitian Hukum, dalam Kumpulan Bahan Bacaan
- Penataran Metode Penelitian Hukum, FH UI, Jakarta, 1997.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar